"Mudah-mudahan di Pemerintah Pusat apakah masih di era Presiden Jokowi ataupun nanti di era pemerintahan yang baru, keadilan pemekaran wilayah yang sekarang masih dalam moratorium bisa dicabut.
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Kota Lembang Berdiri Sendiri Bakal Ada 4 Kecamatan
Sehingga nanti kita bisa merasakan kesejahteraan (masyarakat) Jawa Barat yang meningkat," beber Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Achmad Ruhiyat bertekad memperjuangkan proses pemekaran daerah otonomi baru hingga ke level pusat.
Semuanya harus dilakukan. Sebab, Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, akan tetapi hanya ada 27 kabupaten/kota.
"Provinsi Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, tapi jumlah kabupaten/kota hanya 27.
"Sedangkan Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota dan Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota.
"Sehingga kami dari DPRD (Jabar) mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru di Jabar," tegas Achmad Ruhiyat.
BACA JUGA:6 Opsi Usulan Provinsi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Barat Termasuk Gabung DKI Jakarta
Disisi lain, anggota DPR RI Ono Surono mengaku akan mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium, sehingga pemekaran daerah otonomi baru di Jabar bisa berjalan dengan lancar.
"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan tentunya kita semua sepakat.
"Saya yakin semua fraksi di DPR sepakat karena memang harus ada keadilan pemekaran dan fiskal," ucap Ono Surono.
Menurut Ono Surono, pengusulan CDPOB tak hanya dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, dan hingga kini sekitar 200 CDPOB diusulkan ke Pemerintah Pusat.
BACA JUGA:Wacana Bentuk Daerah Otonomi Baru Kota Kadipaten Pemekaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat