LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau telah menetapkan estimasi biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 senilai Rp 45 miliar.
Anggaran tersebut telah dialokasikan dalam Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kota Lubuklinggau.
Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe (Nanan), menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut nantinya akan diperuntukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp25 miliar.
BACA JUGA:Gula Aren Khas Lubuk Linggau, Warisan Manis yang Terus Berbunga
Kemudian estimasi biaya pengamanan Pemilihan Walikota (Pilwako) untuk Polres Lubuklinggau Rp10 miliar. Lalu untuk Bantuan Kendali Operasi (BKO) Kodim 0406/Lubuklinggau Rp2 miliar.
Kemudian selebihnya Rp8 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lubuklinggau.
Menurut Nanan, pembahasan estimasi biaya pilkada 2024 tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan.
BACA JUGA:Kapolres Minta Istri Dosen di Lubuk Linggau Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah Menyerahkan Diri
Mengenai alokasi anggaran yang disetujui Pemkot Lubuklinggau tersebut terpaut jauh dengan yang diusulkan oleh KPU maupun Bawaslu, dikatakan Nanan bahwa Pemkot sudah mempersiapkan anggaran berakitan dengan Pilkada 2024 senilai yang tela disebutkan itu
"Masalah kurang lebihnya, yang jelas itu anggarannya sudah kita siapkan, kita kan masih ada perubahan anggaran itu masih bisa fleksibel tapi yang jelas hari ini kita memenuhi ketentuan yang ada bahwa pemerintah sudah siap untuk melaksanakan Pilkada di tahun 2024," tegas Nanan.
Disinggung apakah semuanya dialokasikan di APBD 2024 atau ada yang masuk dalam APBD Perubahan 2023. Nanan me jelaskan bahwa ada sedikit anggaran di APBD 2023 untuk KPU dan juga Bawaslu, terutama untuk melakukan sosialisasi.
BACA JUGA:Dukung Budaya Literasi dan Tingkatkan Minat Baca, Polres Lubuklinggau Distribusikan Buku Secara Gratis
"Untuk pencairan 2023 yang KPU anggarannya sekitar Rp1miliar, sedangkan yang Bawaslu sekitar Rp500 juta, ungkapnya.
Dia berharap dengan total alokasi anggaran yang telah disiapkan Pemkot Lubuklinggau tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penyelenggara, pengawas dan juga pengamanan Pilkada Lubuklinggau.
Sehingga proses demokrasi di Kota berjuluk Sebiduk Semare ini bisa berlangsung sukses seperti pilkada sebelumnya. "Sukses itu artinya pilkada berlangsung aman dan tanpa ada sengketa pemilu," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua KPU Kota Lubuklinggau Topandri, menegaskan bahwa alokasi yang diusulkan dari KPU senilai Rp35 miliar. Kalaupun ada pergeseran angka paling hanya berkisar Rp30 miliar.
"Kalau anggaran KPU kurang dari Rp30 miliar pilkada terancam kacau," ujarnya.
Sebab estimasi anggaran yang diusulkan pihaknya semuanya sudah sangat detail. Kalaupun alokasi anggaran yang diusulkan jauh lebih besar dari pilkada sebelumnya itu karena banyak hal. Salah satunya gaji penyelenggara ditingkat kecamatan yang juga naik dari sebelumnya.
"Kalau PPPK kerja sampai malam dengan gaji sama seperti sebelumnya kita lihat saja banyak yang tumbang, karena itu selain gaji mereka juga butuh tambahan biaya tambahan untuk mensuport kinerja mereka agar lebih baik lagi," pungkas Topan.*