MANADO, PALPOS.ID – Pemekaran wilayah Sulawesi Utara yang telah menjadi sorotan sejak tahun 2018 kini kembali memanas dengan munculnya wacana pembentukan dua provinsi baru dan beberapa kabupaten.
Di sisi lain, beberapa pakar pembangunan daerah dan pejabat pemerintah menyatakan kekhawatiran mereka.
Pemekaran wilayah bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.
Jangan sampai niat baik ini malah menciptakan birokrasi yang lebih rumit dan inefisien.
Salah satu titik krusial lainnya adalah pembiayaan.
Membentuk provinsi atau kabupaten baru bukan perkara mudah atau murah.
Bukan hanya soal membangun gedung pemerintahan atau fasilitas publik lainnya.
Ini tentang bagaimana membiayai layanan berkelanjutan untuk masyarakat.
Memang rencana pemekaran ini masih berada dalam tahap wacana dan memerlukan persetujuan dari DPRD Sulawesi Utara, pemerintah pusat, serta melalui proses referendum.
BACA JUGA:Mengapa Usulan Provinsi Sulawesi Timur Pemekaran Sulawesi Tengah Gagal? Temukan Jawabannya di Sini
Semua pihak harus terlibat dalam diskusi ini. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada kajian yang mendalam.
Pemekaran Sulawesi Utara adalah isu yang kompleks dengan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.
Di satu sisi, ada harapan tinggi untuk peningkatan layanan dan infrastruktur, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran real tentang biaya, efisiensi, dan potensi fragmentasi sosial dan budaya.