Salah satu kendala utama adalah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun usulan ini terdaftar sebagai DOB, namun pemberlakuan moratorium membuat proses pemekaran terhenti.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara, HIMNI Dukung Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias
Selain itu, ada juga kendala terkait dengan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.
Pembentukan kabupaten baru memerlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, memperkerjakan pegawai, dan menyelenggarakan layanan publik.
Sumber daya manusia yang terbatas dan penyesuaian administratif juga menjadi hambatan dalam proses ini.
Dampak Positif Pemekaran
Jika rencana pemekaran Kabupaten Teluk Aru berhasil direalisasikan, akan ada dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat.