Pada tahun 1787, Sunan Batu menyerahkan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kepada VOC-Belanda, menciptakan perubahan signifikan dalam peta kekuasaan.
Misionaris Kristen semakin aktif di selatan Kalimantan pada tahun 1835, meskipun mendapat kendala dari pemerintah Hindia Belanda.
Perjanjian Tumbang Anoi pada tahun 1894 membawa wilayah pedalaman Kalimantan Tengah di bawah kendali Hindia Belanda secara de facto.
Hierarki pemerintahan Hindia Belanda mencakup kepala-kepala suku Dayak, seperti Tumenggung Surapati dan Toemenggoeng Nicodemus Djaija Negara.
Sejarah ini mencapai puncaknya pada tahun 1826, ketika Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar kembali menegaskan penyerahan wilayah kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Dengan banyak peristiwa dan perubahan, Kalimantan Tengah tumbuh menjadi kawasan multikultural yang mencerminkan sejarah panjang dan kompleksnya.
Rencana Pendirian Ibukota Negara (IKN) di Pulau Kalimantan dan Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemerintah Indonesia tengah menggodok rencana pendirian Ibukota Negara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Rencana ini tidak hanya melibatkan perubahan struktur pemerintahan, tetapi juga pemekaran beberapa provinsi.
Salah satu provinsi yang menjadi fokus adalah Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan usulan pembentukan dua provinsi baru sebagai langkah strategis dalam mendukung IKN.
Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah mencapai 153.564 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 2.65 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019.
Melihat potensi dan kebutuhan akan pengelolaan yang lebih efisien, pemerintah daerah Kalimantan Tengah mengusulkan pemekaran provinsi.
Usulan Pemekaran
Pertimbangan pemekaran provinsi di Kalimantan Tengah melibatkan dua usulan yang menarik perhatian, yakni pembentukan Provinsi Kotawaringin dan Provinsi Barito Raya.
1. Provinsi Kotawaringin