Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas dan pembangunan yang belum merata, sehingga pemekaran menjadi langkah yang logis dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Pembina Presidium Pembentukan Kabupaten Bogor Timur (PPKBT), Sulasmo, menunjukkan harapan besar terhadap terwujudnya Kabupaten Bogor Timur.
BACA JUGA:Mewujudkan Pembangunan dan Pemekaran: 17 Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Jawa Barat
Dukungan dari Bupati Bogor Ade Yasin dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambah keyakinan bahwa DOB ini akan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor industri, perumahan mewah, pertanian, dan pariwisata.
Harapan Masyarakat akan Pemekaran Kabupaten Bogor Timur
Harapan besar juga datang dari masyarakat, yang percaya bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Timur akan membawa dampak positif dalam pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan.
Eman Sulaeman Nasim menegaskan bahwa pemekaran wilayah ini merupakan keinginan masyarakat yang harus diakomodasi oleh pemerintah.
Dengan potensi pendapatan asli daerah yang besar, Kabupaten Bogor Timur diharapkan dapat fokus pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
BACA JUGA:Wacana Pembentukan 3 Kabupaten dan Kota Daerah Otonomi Baru di Provinsi Jawa Barat
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Menjadi Tiga Kabupaten Daerah Otonomi Baru
17 Daerah Bersiap Menjadi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Daerah di Jawa Barat.
Pemerintah Pusat Tetap Pertahankan Moratorium DOB, namun mantan Gubernur Ridwan Kamil Terus Berjuang untuk melakukan pemekaran wilayah.
Saat masih menjabat gubernur Jabar, Ridwan Kamil dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti mengusulkan pemekaran daerah yang dianggap perlu.
Dikutip dari sumber terpercaya, sejak tahun 2020 hingga 2022, sudah ada delapan usulan pemekaran wilayah di Jawa Barat yang telah disepakati oleh DPRD Jawa Barat.
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat: Inisiatif Warga dan Persetujuan Gubernur