Rencana Pembentukan Provinsi Cirebon: Langkah Mundur dari Jawa Barat
Rencana pembentukan Provinsi Cirebon melibatkan empat kabupaten dan satu kota, yang akan memisahkan diri dari Jawa Barat.
Langkah ini dipandang sebagai pemenuhan syarat minimal pembentukan daerah otonomi baru, yang mencakup persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, Gubernur, dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
BACA JUGA:6 Fakta Unik Tasikmalaya Jawa Barat, Ternyata Dikenal Juga Sebagai Kota Santri
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat: Urgensi dan Alasan Pembentukan Kabupaten Jampang
Syarat Administratif, Teknis, dan Fisik Kewilayahan
Sebuah provinsi baru harus memenuhi berbagai syarat, termasuk persetujuan administratif dan teknis.
Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota melibatkan penentuan cakupan wilayah provinsi, sementara persetujuan DPRD Provinsi, Gubernur, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri turut diperlukan.
Wilayah Administratif Provinsi Cirebon dan Potensi Penambahan
Wilayah administratif yang diusulkan untuk bergabung dengan Provinsi Cirebon melibatkan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
Pusat pemerintahan Provinsi Cirebon diharapkan berada di Kota Cirebon. Namun, rencana ini belum final, dan terdapat kemungkinan penambahan wilayah seperti Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur.
BACA JUGA:5 Destinasi Glamping yang Mengagumkan di Bandung Jawa Barat, Membuat Liburan Anda Penuh Kenangan
BACA JUGA:Provinsi Sunda Raya: Gagasan Penggabungan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta
Dinamika Politik: Majalengka, Kuningan, dan Posisi Hukum Budaya Istimewa
Dinamika politik mewarnai wacana ini, terutama dengan potensi penolakan dari Kabupaten Majalengka yang cenderung lebih terkait dengan hukum budaya istiadat Sunda Priangan Timur ketimbang Cirebonan pesisir.
Kesatuan Priangan Timur yang mencakup Sumedang, Ciamis, Kota Banjar, dan Tasikmalaya menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan bergabung.