Dukungan dan Tantangan: Suara dari Tokoh Masyarakat
Ketua DPC AMDI Sidoarjo, Deddy Ajiwijaya, menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan pendampingan untuk menjamin keberhasilan pemekaran.
Ia menyatakan bahwa langkah ini memerlukan dukungan finansial dan bimbingan agar berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
BACA JUGA:Pulau Madura: Lebih dari Sekadar Pulau Garam di Jawa Timur
BACA JUGA:Madura: Antara Kekayaan Migas dan Realitas Kemiskinan di Jawa Timur
Sementara itu, Anggota DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, turut mendukung pemekaran baik dalam bentuk Kota Sidoarjo maupun Kabupaten Sidoarjo Barat.
Menurutnya, Sidoarjo Barat, terutama Kecamatan Krian, memiliki pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini, wilayah Sidoarjo Barat merasa dianaktirikan dalam pembangunan, dan pemekaran diharapkan dapat mengubah paradigma tersebut.
Pemekaran di Konteks Luas: Wacana 10 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Pemikiran untuk pemekaran bukanlah fenomena baru di Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Provinsi Jawa Timur Menjadi Provinsi Mataraman atau Jawa Selatan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Sumenep Menuju Terbentuknya Provinsi Madura di Jawa Timur
Sejak tahun 2017, beberapa pihak telah mengusulkan pemekaran sebanyak 10 kabupaten dan kota jika moratorium DOB dicabut.
Alasan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
10 daerah yang diusulkan untuk pemekaran melibatkan 5 kabupaten (Bojonegoro, Sidoarjo, Sumenep, Malang, dan Jember) dan 5 kota (Mojokerto, Batu, Kediri, Madiun, dan Blitar).
Pembahasan ini tidak hanya sekadar wacana, namun pernah dibahas bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur pada masa itu, yang saat itu dijabat oleh Sukarwo atau Pakde Karwo.