Aspek politis juga tak bisa diabaikan dalam pemekaran wilayah. Dukungan politik dari berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat membentuk arah kebijakan pemekaran.
Oleh karena itu, dialog dan diplomasi politik menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemekaran ini berjalan lancar tanpa mengorbankan stabilitas politik.
Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting. Pendidikan dan penyuluhan mengenai manfaat dan konsekuensi pemekaran wilayah perlu disosialisasikan dengan baik.
Masyarakat harus merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang cukup untuk mendukung atau menentang rencana ini.
Pembangunan Infrastruktur sebagai Faktor Kunci
Pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pemekaran wilayah.
Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perluasan wilayah administratif, investasi dalam pembangunan jalan, transportasi publik, dan sarana pendukung lainnya harus diutamakan.
Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di Provinsi Tangerang Raya.
Dampak Perekonomian dan Potensi Investasi
Pemekaran wilayah tidak hanya berdampak pada struktur administratif, tetapi juga pada perekonomian daerah.
Provinsi Tangerang Raya, dengan potensi ekonomi yang dimilikinya, dapat menjadi magnet bagi investasi baru.
Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pemekaran Provinsi Tangerang Raya: Rencana Besar Provinsi Banten Menggema di Indonesia.
Seakan tidak ingin tertinggal dari tren pemekaran wilayah, Provinsi Banten kini tengah merencanakan langkah besar dengan memperluas daerahnya.
Meskipun moratorium terkait daerah otonomi baru masih berlaku, aspirasi masyarakat Banten untuk pemekaran wilayah menjadi kenyataan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Provinsi Banten kini dihuni oleh lebih dari 13.1 juta jiwa.