Keuntungan untuk Semua Pihak
Pertimbangan keuntungan mencakup percepatan pembangunan di kabupaten yang bergabung, memungkinkan Provinsi Jawa Barat untuk fokus pada wilayah lain yang masih tertinggal, dan mendukung pengembangan infrastruktur serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IBH menyampaikan harapannya agar wacana ini menjadi pertimbangan serius oleh DPR RI dan pihak terkait di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.
Sejarah sebagai Dasar Usulan
Sejarah menjadi dasar penting dalam usulan ini, dengan merujuk pada masa lalu di mana DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda.
Pelabuhan Sunda Kelapa, yang dulu menjadi pusat perdagangan internasional, memainkan peran penting dalam sejarah tersebut.
Terdapat usulan dari politikus Partai Golkar, Dedi Mulyadi, mengenai pembentukan Provinsi Jabar Raya yang diilhami oleh sejarah tersebut.
Rencana Pemekaran Lainnya
Meskipun rencana pembentukan Provinsi Jabar Raya belum terlaksana, pemekaran kabupaten di Provinsi Jawa Barat sudah banyak diajukan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahkan telah mengajukan delapan calon daerah otonomi baru hasil pemekaran kabupaten.
Hal ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya Provinsi Jabar Raya melalui kabupaten hasil pemekaran yang mengacu pada sejarah Kerajaan Sunda Kelapa.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Wacana Provinsi Jakarta Raya dan Provinsi Jabar Raya menjadi sebuah langkah yang menarik, tidak hanya dari segi sejarah tetapi juga potensi pengembangan wilayah.
Meskipun masih sebatas usulan, diharapkan bahwa langkah ini akan menjadi bahan pertimbangan serius oleh pihak terkait, termasuk DPR RI dan pemerintah pusat.
Sejarah, potensi pembangunan, dan keuntungan bersama harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan mengenai perubahan status dan pemekaran wilayah ini.
Dengan menggabungkan sejarah, kebijakan pembangunan, dan potensi wilayah, wacana ini diharapkan dapat memicu diskusi yang konstruktif dan memperoleh dukungan luas dari berbagai pihak. *