Sebagaimana terlihat di beberapa daerah lain, pemekaran kabupaten telah berhasil setelah memenuhi persyaratan tertentu, dan dampak positifnya terlihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, masyarakat Bone Selatan belum mendapatkan kesempatan serupa.
Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Sebuah Tantangan
Wakil Bupati Bone, Drs. H. Ambo Dalle, M.M., menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah memenuhi semua persyaratan pengusulan DOB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.
Mereka telah sepenuhnya mendukung rencana pemekaran Bone Selatan dan mengawal usulan tersebut hingga ke kementerian terkait dan DPR-RI pada tahun 2012.
Namun, penundaan pemekaran lebih berkaitan dengan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan pemekaran Bone Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah: Kabupaten Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur di Tengah Sulawesi Selatan
Wakil Bupati Bone juga mengajak masyarakat untuk terus berdoa kepada Allah SWT agar cita-cita dan harapan bersama dapat terwujud.
Harapan Masyarakat dan Api Perjuangan FPBS
Forum Pemekaran Bone Selatan terus menjaga api perjuangannya, berharap agar pemekaran Bone Selatan akan segera menjadi kenyataan, membawa manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Semoga upaya mereka mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pihak-pihak terkait dan pemekaran ini dapat menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
Dengan semangat dan dukungan yang terus mengalir, FPBS dan masyarakat Bone Selatan berharap agar pemekaran DOB Bone Selatan dapat segera menjadi kenyataan, mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi semua.