Hasil Pemekaran: Sulawesi Utara sebagai Pusat Pertumbuhan Tambang Emas
Pemekaran wilayah dan perkembangan industri tambang emas telah menjadikan Sulawesi Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di sektor ini.
Potensi besar emas dan komitmen perusahaan-perusahaan tambang emas untuk keberlanjutan memberikan harapan untuk masa depan yang cerah bagi provinsi ini.
Dengan perkembangan ini, Sulawesi Utara memasuki babak baru sebagai pusat pertumbuhan tambang emas yang dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Baru dan Implikasinya
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Sebuah Langkah Maju Menuju Provinsi Baru Bolmong Raya
Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, industri ini dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
Pemekaran Daerah di Sulawesi Utara: Munculnya Lima Calon Kabupaten Baru dan Kota Pemekaran.
Perjalanan Pemekaran Wilayah Minahasa dan Minahasa Utara yang Terus Bergulir Meski Moratorium dari Pemerintah Pusat.
Pemekaran wilayah terus menjadi topik hangat di beberapa daerah di Indonesia, meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.
Kali ini, fokus tertuju pada Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang tengah menggelar wacana pemekaran dengan munculnya lima calon kabupaten baru dan satu kota pemekaran di wilayah Minahasa Utara.
Meski sudah beberapa kali mengalami pemekaran, Minahasa dan Minahasa Utara kembali menjadi sorotan karena adanya inisiatif pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Minahasa, Sejarah Pemekaran yang Terus Berkembang:
Sebagai salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Utara, Minahasa telah beberapa kali mengalami pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Pada 25 Februari 2003, terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan UU No.10/2003.
Tak lama setelah itu, pada 18 Desember 2003, Kabupaten Minahasa kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan UU No. 33/2003.