Eksploitasi sumber daya alam yang merugikan pemilik asli tanah dan ketidakadilan dalam distribusi pelayanan sosial dan peluang ekonomi menjadi dasar tuntutan untuk kemerdekaan.
Dengan segala kompleksitas dan sejarah panjangnya, keinginan Papua untuk merdeka menciptakan sorotan atas isu-isu yang memerlukan pemahaman mendalam dan solusi yang adil.
Pemekaran Papua: Provinsi Papua Utara dan Papua Timur Menuju Otonomi Baru.
Pada Era Pemerintahan saat ini, Papua menjadi sorotan utama dengan rencana pemekaran menjadi dua provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Utara dan Papua Timur.
BACA JUGA:KABAR DUKA : Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia di RSPAD Jakarta
Dua usulan ini menjadi pusat perhatian karena potensi dan tantangan yang dihadapinya.
Dengan jumlah 6 provinsi yang sudah ada, pemerintah mempertimbangkan pembentukan dua provinsi tambahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan.
Papua: Menyongsong 7 Provinsi Baru
Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pemekaran wilayah Papua menjadi 7 provinsi, menjadikan Papua Utara dan Papua Timur sebagai kandidat utama.
Usulan ini sejalan dengan wilayah adat dan potensi pembangunan Teluk Cenderawasih.
Rencana ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Dengan jumlah 7 provinsi, pelayanan publik dan kesejahteraan diharapkan dapat lebih terfokus.
Provinsi Papua Utara: Mewakili Suku Ketujuh
Provinsi Papua Utara diusulkan sebagai satu-satunya daerah otonomi baru dengan alasan kesiapan dan persyaratan yang lebih layak.
Wilayah ini akan mencakup 5 kabupaten, yaitu Supiori, Biak Numfor, Waropen, Nabire, dan Kepulauan Yapen.