Kritik Terhadap Ahli Hukum dalam Film:
Dalam film Dirty Vote, tiga ahli Hukum Tata Negara ikut terlibat, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Namun, Ketua Umum Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, meragukan keahlian mereka dan mengklaim bahwa kepakaran sebagai ahli hukum gugur dengan adanya pandangan politis yang terlihat dalam film.
Menggali Kedalaman Isu Kecurangan:
Film ini membawa isu kecurangan dalam Pemilu 2024 ke permukaan. Dengan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, masyarakat diajak untuk merenung tentang kebenaran di balik tuduhan ini.
BACA JUGA:Pengusaha Bela Bangsa Dukung Prabowo-Gibran Target Satu Putaran
BACA JUGA:Warga Ramai-ramai Sewa Angkot untuk Bertemu Prabowo Subianto di Palembang
Isu kecurangan tidak hanya menjadi polemik dalam film, tetapi juga menciptakan ketegangan di kalangan pemilih.
Pentingnya Menjaga Tensi Politik:
Ketua DPD Persaudaraan 98 Sumsel, DD Shineba, SH, menekankan pentingnya menjaga tensi politik saat ini.
Dengan memperhatikan dukungan media terhadap pasangan calon tertentu, masyarakat diingatkan untuk tetap objektif dan merendahkan tensi politik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif jelang Pemilu.
Analisis Ahli:
Sejumlah analisis dari berbagai kalangan diharapkan dapat membantu masyarakat memahami lebih dalam perdebatan seputar film Dirty Vote.
BACA JUGA:Relawan Prabowo-Gibran di Sumsel Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024
Dengan melibatkan ahli-ahli politik dan hukum yang netral, kita dapat mengevaluasi keabsahan klaim dalam film tersebut.