Meskipun perjalanan darat dari Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memakan waktu sekitar 4 jam, potensi Tanjung Balai tetap menjadi fokus perhatian dalam pembahasan pemekaran wilayah.
Menariknya, Tanjung Balai memiliki sejarah kuat sebagai Negara Sumatera Timur pada tahun 1947-1950, ketika bersama delapan keresidenan lainnya, menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Sayangnya, Negara Sumatera Timur dihapus dan bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara pada masa selanjutnya.
Aspirasi dan Proses Pemekaran
Aspirasi warga dan tokoh masyarakat, didasari oleh sejarah yang pernah ada, mendorong wacana untuk mengembalikan kejayaan masa lalu.
Provinsi Sumatera Timur pernah menjadi entitas tersendiri, dan saat ini, melibatkan enam kabupaten seperti Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, wacana pemekaran semakin berkembang.
Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Timur (KPPST), Muslim Simbolon, mengungkapkan bahwa usulan pembentukan Provinsi Sumatera Timur sudah diajukan sejak tahun 2002.
Kajian yang melibatkan Pusat Penelitian Universitas Medan telah dilakukan untuk mendukung usulan tersebut.
BACA JUGA:Pembentukan Provinsi Sumatera Timur: Membuka Lembaran Baru Sejarah dengan Pemekaran Sumatera Utara
BACA JUGA:Pemekaran Sumatera Utara Menuju Otonomi Lebih Luas: Rencana Pembentukan 3 Provinsi Baru
Seluruh persyaratan pembentukan Provinsi Sumatera Timur, menurutnya, sudah dilengkapi dan diserahkan ke Pemerintah Pusat.
"Hasil studi dari 35 indikator yang dipersyaratkan menunjukkan Provinsi Sumatera Timur mendapatkan 452 poin, sangat direkomendasikan. Provinsi induk masih memiliki skor 486 poin, sehingga pemekaran tidak akan memiskinkan provinsi induk," ungkap Muslim Simbolon, membuktikan bahwa pemekaran Provinsi Sumatera Timur menjadi sebuah entitas yang dapat berdiri kokoh.
Masa Depan Tanjung Balai Sebagai Pusat Pemerintahan
Dengan segala potensinya, Tanjung Balai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pemerintahan dan pengembangan di Provinsi Sumatera Timur yang baru terbentuk.