Dengan adanya pemekaran, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal melalui kebijakan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Potensi Wisata Eksotis Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Batas Wilayah Tana Toraja Menuju Tiga Provinsi Otonomi Baru
Identitas Baru
Pembentukan provinsi baru juga berpotensi membentuk identitas lokal yang lebih kuat.
Masyarakat dapat merasa lebih terwakili dan memiliki kebanggaan tersendiri dengan provinsi baru yang lebih fokus pada budaya dan tradisi mereka.
Tantangan Pemerintahan
Namun, pemekaran wilayah juga membawa tantangan besar dalam hal pemerintahan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan proses pemekaran berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Batas Wilayah Kabupaten Bone Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan: Pembentukan Tiga Provinsi Otonomi Baru Diperjuangkan
Selain itu, perlu ada perencanaan yang matang terkait pembiayaan dan pengelolaan sumber daya.
Infrastruktur dan Layanan Publik
Pembangunan infrastruktur dan layanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam pemekaran ini.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa akses transportasi, pendidikan, dan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di provinsi baru.