Jarot juga mengungkapkan bahwa Provinsi Kapuas Raya nantinya akan memiliki tiga komoditas utama sebagai sumber penghasilan: lada, sawit, dan karet.
BACA JUGA:Eksplorasi Keindahan dan Kekayaan Alam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
"Dengan adanya provinsi sendiri, yaitu Provinsi Kapuas Raya, tentu akan membuat ruang lebih luas dalam inovasi dan transformasi birokrasi nantinya," tegas Bupati Jarot.
5. Kabupaten Sekadau
Kabupaten Sekadau, dengan ibu kota di Sekadau, juga siap bergabung dengan Provinsi Kapuas Raya.
Bupati Sekadau, Rupinus, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Kapuas Raya harus segera terealisasi tanpa harus menunggu ada atau tidaknya ibukota baru.
Menurutnya, Provinsi Kapuas Raya nantinya akan menjadi penyangga ibu kota negara baru.
"Karena Provinsi Kapuas Raya harus terbentuk dulu, tanpa harus memandang bakal ada ibukota baru atau tidak. Sebab, Provinsi Kalbar nantinya akan menjadi penyangga ibu kota negara atau IKN baru nantinya," terang Rupinus beberapa waktu yang lalu.
Ketua DPRD Sekadau, Radius Effendy, juga berharap pembentukan Provinsi Kapuas Raya dapat segera terlaksana untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah timur Provinsi Kalbar.
"Pembentukan Provinsi Kapuas Raya diharapkan bisa lebih cepat untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah timur Provinsi Kalbar," tegas Radius Effendy.
Dukungan dan Harapan
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak hanya datang dari para bupati, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh adat di Kalimantan Barat.
Mereka berharap bahwa dengan adanya provinsi baru, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat dapat lebih cepat tercapai.
Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut.
Namun, proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya masih harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan dari pemerintah pusat.