Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan.
Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemekaran sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.
Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan tantangan pemekaran harus dilakukan secara menyeluruh.
Pemekaran wilayah di Kalimantan Barat, khususnya pembentukan calon Provinsi Ketapang, menjanjikan potensi besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sumber daya alam yang melimpah, keindahan alam yang menakjubkan, dan dukungan infrastruktur yang memadai, calon provinsi ini memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan potensi ini.
Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, pemekaran wilayah ini dapat membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya.
Potensi ekonomi, keindahan alam, dan keberagaman budaya di calon Provinsi Ketapang memberikan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik.
Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Profil Lima Daerah yang Masuk Wilayah Otonomi Baru Provinsi Ketapang.
Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sedang diusulkan untuk melakukan pemekaran wilayah.
Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk membentuk dua provinsi baru, yaitu Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Ketapang atau yang mungkin juga disebut Provinsi Tanjungpura.
Meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat belum dicabut, pemekaran wilayah ini dianggap penting untuk pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.
Berikut adalah profil lima daerah calon DOB yang akan membentuk Provinsi Ketapang sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat:
1. Kota Ketapang
Kota Ketapang akan menjadi entitas baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ketapang.