Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dialog yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan masyarakat akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.
Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, harus menjadi prioritas.
Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan proses pemekaran wilayah ini.
Potensi tersembunyi calon Provinsi Ketapang adalah momentum berharga bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat.
Dengan mengelola potensi sumber daya alam, sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, calon provinsi Ketapang akan menjadi cerminan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam perjalanan menuju pemekaran menjadi calon provinsi, perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta partisipasi masyarakat yang aktif menjadi kunci kesuksesan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi tersembunyi yang dimiliki Ketapang, dan menjadikan wilayah ini sebagai contoh sukses dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. *