Forum Masyarakat Peduli Pantai Utara (Formaptura) mengusulkan dua opsi utama untuk pemekaran Kabupaten Sambas:
Pembentukan Kabupaten Sambas Utara dan Kabupaten Sambas Pesisir: Pemekaran ini diharapkan dapat memenuhi syarat minimal lima daerah untuk pembentukan provinsi baru.
Kabupaten Sambas Utara dan Kabupaten Sambas Pesisir diharapkan dapat menjadi daerah yang mandiri dan berkontribusi pada pembangunan wilayah Sambas Raya.
Pembentukan Satu Kota dan Dua Kabupaten Baru: Opsi lain yang berkembang dalam dinamika politik lokal adalah membentuk satu kota dan dua kabupaten baru.
Kota Sambas akan dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Sambas Raya menggantikan Kota Singkawang, sementara dua kabupaten baru yang diusulkan adalah Kabupaten Sambas Pesisir dengan ibu kota di Kecamatan Pemangkat dan Kabupaten Sambas Darul Makmur dengan ibu kota di Kecamatan Paloh.
Dampak dan Manfaat Pemekaran
Pembentukan Provinsi Sambas Raya memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan wilayah. Beberapa manfaat yang diharapkan dari pemekaran ini antara lain:
Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan terbentuknya provinsi baru, diharapkan pelayanan publik dapat lebih dekat dan lebih baik bagi masyarakat.
Pemerintah daerah yang lebih kecil dan fokus dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah lokal.
Pemerataan Pembangunan: Pemekaran wilayah akan memungkinkan pembangunan yang lebih merata di seluruh daerah. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya dapat ditingkatkan dengan lebih baik.
Pengembangan Ekonomi Lokal: Dengan adanya provinsi baru, peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal akan meningkat. Sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri dapat berkembang lebih pesat.
Penguatan Identitas dan Budaya Lokal: Pemekaran wilayah juga dapat memperkuat identitas dan budaya lokal. Kebudayaan dan tradisi lokal akan lebih dihargai dan dilestarikan dalam provinsi baru.
Tantangan yang Dihadapi
Namun, pemekaran wilayah juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:
Pendanaan: Pembentukan provinsi baru memerlukan pendanaan yang besar untuk pembangunan infrastruktur, administrasi, dan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ini.
Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.