Sosial dan Budaya: Pemekaran wilayah juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Proses pemekaran harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kearifan lokal dan budaya masyarakat.
Peran Tokoh Masyarakat dan Akademisi
Tokoh masyarakat, akademisi, dan politisi lokal berperan penting dalam perjuangan pemekaran wilayah ini.
Mereka berperan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, melakukan kajian akademis, dan menggalang dukungan politik.
Salah satu tokoh yang aktif memperjuangkan pemekaran wilayah ini adalah Muslim Simbolon, Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Timur, yang telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa usulan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Intinya, pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya dan perjuangan untuk merealisasikan lima provinsi daerah otonomi baru ini terus dilakukan dengan semangat yang tinggi.
Dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat, maupun akademisi, menjadi kunci keberhasilan pemekaran ini.
Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Mencuat.
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki 33 kabupaten dan kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota.
Luas wilayah yang begitu besar memunculkan usulan pemekaran untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Salah satu dari tiga usulan provinsi baru pemekaran Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Tapanuli.
Sejarah dan Motivasi Pemekaran
Usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya bukan hal baru.
Proses ini telah berlangsung cukup lama dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh politik.
Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan ini sudah mengantongi Surat Presiden (Surpres), yang menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat pada masa itu.