Selain itu, pemekaran ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Muncul Isu Pembentukan Empat Provinsi Otonomi Baru
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan 12 Kabupaten dan Kota Otonomi Baru
Para tokoh masyarakat dan pemimpin daerah di Nias juga menyuarakan optimisme mereka bahwa pemekaran ini akan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mereka yakin bahwa dengan otonomi yang lebih besar, Nias dapat mengelola sumber daya alam dan potensi ekonominya secara lebih optimal.
Proses dan Tantangan Ke Depan
Proses pemekaran wilayah tentunya memerlukan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak.
Pemerintah daerah di Nias telah melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk mengadakan berbagai kajian dan studi kelayakan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Kaji Rencana Pembentukan Tiga Provinsi Otonomi Baru
Namun, tantangan tidak hanya datang dari moratorium DOB, tetapi juga dari kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kesiapan birokrasi di daerah calon provinsi baru ini.
Kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur penunjang menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
Pemerintah daerah di Nias perlu memastikan bahwa ketika Provinsi Kepulauan Nias terbentuk, mereka siap untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri dan efektif.
Intinya, usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai hasil pemekaran Provinsi Sumatera Utara mencerminkan aspirasi masyarakat Nias untuk memperoleh kesejahteraan dan kemajuan yang lebih baik.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Mencuat
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Intip Profil Tiga Provinsi Otonomi Baru di 'Kota Melayu Deli'