Memperpendek Rentang Kendali Pemerintahan
Tujuan kedua adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Dengan pemekaran ini, pemerintah provinsi baru dapat lebih fokus mengelola wilayahnya secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Otonomi Baru Kabupaten Karo Ertuah
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Dua Kabupaten Otonomi Baru di Deli Serdang
Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Daerah
Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di wilayah yang akan menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Nias.
Dengan pembentukan provinsi baru, diharapkan anggaran pembangunan dapat lebih terfokus pada proyek-proyek yang bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Memudahkan Implementasi Model Perencanaan Pembangunan Regional
Tujuan keempat adalah memudahkan implementasi pola pendekatan atau model perencanaan pembangunan regional management.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Otonomi Baru Kota Medan Utara untuk Masa Depan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Muncul Usulan Otonomi Baru Kabupaten Teluk Aru Pemekaran Langkat
Dengan provinsi baru, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Tantangan dan Harapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias
Meski pemekaran wilayah ini menjanjikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Salah satunya adalah kondisi geografis dan latar belakang budaya yang berbeda di setiap kabupaten dan kota di Kepulauan Nias.
Pemerintah pusat juga belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), yang menjadi kendala utama dalam realisasi pembentukan provinsi baru ini.