Arifin juga menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan merupakan tantangan sekaligus peluang.
Oleh karena itu, OJK akan terus mendorong inovasi di sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev di UKK Musi Banyuasin
Dia juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat agar dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari jebakan investasi ilegal serta praktik keuangan yang merugikan.
Dalam kesempatan yang sama, Yulizar kembali menegaskan komitmen Kemenkumham Sumsel dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan OJK sangat penting dalam upaya ini.
BACA JUGA: Pelayanan di dua Kantor Imigrasi Kemenkumham Sumsel Mulai Berjalan
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Adakan Bimtek untuk Tingkatkan Kualitas Peraturan Daerah
“Kami terus memperkuat metode Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) melalui notaris, untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang atau mendanai kegiatan terorisme,” ujarnya.
Notaris memiliki peran kunci dalam menerapkan PMPJ, dan mereka terus dibekali dengan pelatihan serta informasi terkini mengenai modus-modus baru dalam tindak pidana pencucian uang.
Selain itu, Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel juga aktif dalam menyebarkan informasi terkait keuangan dan hukum kepada masyarakat.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel serahkan empat sertifikat merek ke FH Unsri
Mereka bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan menghindari praktik-praktik ilegal.