Peningkatan Ekonomi: Dengan adanya pusat administrasi baru, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut, membuka lapangan kerja baru, dan menarik investasi.
Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pembentukan provinsi baru dapat memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien.
Pemerataan Pembangunan: Pemekaran wilayah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Namun, pemekaran wilayah juga memiliki tantangan dan risiko, seperti peningkatan biaya administrasi, potensi konflik batas wilayah, dan perlunya waktu untuk pembangunan institusi pemerintahan yang efektif.
Intinya, pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Barat menjadi Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Ketapang atau Tanjungpura adalah wacana yang telah lama mengemuka.
Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, manfaat yang diharapkan dari pemekaran ini sangat besar.
Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk merealisasikan rencana ini dengan mempertimbangkan semua aspek demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Usulan Pembentukan Lima Daerah Otonomi Baru Kembali Bergulir.
Pemekaran wilayah di Indonesia selalu menjadi topik hangat yang penuh dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi.
Salah satu wilayah yang tengah gencar mengusulkan pemekaran adalah Kalimantan Barat, dengan tujuan utama membentuk Provinsi Kapuas Raya.
Usulan ini sudah lama digaungkan oleh tokoh masyarakat setempat, namun hingga kini masih terhambat oleh moratorium daerah otonomi baru yang belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Provinsi Kapuas Raya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.
Berikut adalah lima kabupaten yang siap bergabung dengan Provinsi Kapuas Raya, lengkap dengan alasan dan dukungan dari masing-masing kepala daerah dan tokoh masyarakat.
1. Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu telah lama bersiap memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Provinsi Kapuas Raya.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, merupakan salah satu pendukung utama terbentuknya provinsi baru ini.