Hal ini menunjukkan bahwa ada dukungan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Kapuas Hulu.
"Kami berharap Kabupaten Banua Landjak segera terealisasi," tambah Herkulanus.
Keuntungan Pemekaran
Dengan terbentuknya Kabupaten Banua Landjak, diharapkan pemerataan pembangunan akan lebih mudah tercapai.
Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dapat dibangun lebih merata.
Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan dasar.
Tantangan yang Dihadapi
Namun, pemekaran wilayah juga bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah moratorium DOB yang masih berlaku.
Meskipun ada dukungan dari DPD RI, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.
Selain itu, pemekaran juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur baru maupun untuk operasional pemerintahan di kabupaten yang baru terbentuk.
Langkah Selanjutnya
Untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten Banua Landjak, berbagai langkah harus dilakukan.
Pertama, perlu ada kajian mendalam mengenai dampak pemekaran terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kedua, perlu ada dialog intensif dengan Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium DOB.
Ketiga, perlu ada persiapan matang dari segi anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung operasional pemerintahan baru.
Intinya, pemekaran Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Kabupaten Banua Landjak adalah sebuah langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.