Terkait dengan rencana pengunduran dirinya dari DPR dan PDIP, Johan Budi menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan prosedur yang harus diikuti.
BACA JUGA:Cegah Korupsi, Tim Pendampingan KPK Datangi Kabupaten Muba
"Pengunduran diri dari DPR dan PDIP bukanlah proses yang instan. Ada mekanisme internal yang harus saya tempuh, dan saya berharap bisa selesai sebelum proses seleksi capim KPK berakhir," ungkapnya.
Johan menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukanlah hal yang mudah, mengingat posisinya saat ini sebagai anggota DPR yang juga memiliki tanggung jawab besar.
Namun, ia merasa bahwa fokus dan komitmennya untuk mengikuti seleksi capim KPK adalah hal yang paling penting saat ini.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, Johan Budi menyatakan bahwa dirinya siap untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan lebih efektif.
"Saya siap untuk berkontribusi kembali di KPK dan membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik. Tantangan pemberantasan korupsi semakin kompleks, dan dibutuhkan strategi serta inovasi yang tepat untuk menghadapinya," kata Johan.
Ia juga menyampaikan harapannya agar proses seleksi ini bisa menghasilkan pimpinan KPK yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk melawan korupsi.
"Saya berharap semua calon yang terpilih nantinya benar-benar bisa menjalankan tugas dengan baik dan menjaga marwah KPK sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik," ujarnya.
Intinya, pengumuman hasil seleksi administrasi capim KPK dan calon dewas KPK periode 2024-2029 menjadi awal dari proses panjang untuk memilih pimpinan dan pengawas baru yang akan memimpin lembaga anti-rasuah ini dalam lima tahun ke depan.
Nama Johan Budi yang lolos seleksi menambah dinamika dan harapan baru bagi publik, mengingat rekam jejaknya yang panjang di KPK dan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Dengan proses seleksi yang ketat dan transparan, diharapkan terpilihnya pimpinan dan dewas KPK yang mampu membawa lembaga ini menuju ke arah yang lebih baik, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan menjaga kepercayaan publik. *