Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Opini WTP dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Dia menekankan pentingnya agar setiap temuan yang ditemukan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, guna mencegah temuan yang berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Substantif Kopi Robusta Lahat
Yasonna juga menyatakan bahwa meskipun pencapaian Opini WTP sudah terbilang prestasi yang luar biasa, Kemenkumham tidak boleh berpuas diri.
Sebaliknya, prestasi ini harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam semua aspek pengelolaan keuangan publik.
Dengan demikian, Kemenkumham dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Indonesia.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Optimis Membangun Olahraga Kempo di Sumsel
Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut oleh Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras dalam menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan publik.
Hal ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta kemampuan untuk mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.
Dengan adanya penghargaan ini, Kemenkumham diharapkan dapat menjadi contoh bagi entitas publik lainnya dalam upaya untuk mencapai Opini WTP yang konsisten.
BACA JUGA: Penuhi Hak Pendidikan, Kemenkumham Sumsel Resmikan PKBM di Rutan Prabumulih
BACA JUGA: Rakor Program Dukungan Manajemen, Kemenkumham Sumsel Optimalkan Capaian Target Kinerja
Selain itu, peran aktif dari Kemenkumham Sumatera Selatan dalam mencapai pencapaian nasional ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting dalam membangun tata kelola keuangan yang baik di seluruh Indonesia.
Komitmen Menteri Yasonna H. Laoly untuk terus meningkatkan kualitas dan integritas pengelolaan keuangan publik juga menjadi dorongan positif untuk seluruh jajaran Kemenkumham.