PRABUMULIH, PALPOS.ID - Guna menekan angka kemiskinan di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel telah menetapkan dua strategi utama, yakni upaya jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam upaya jangka pendek, pemprov Sumsel berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian serta penyerapan gabah hasil produksi petani di wilayah tersebut.
Sedangkan untuk jangka panjang, upaya yang dilakukan meliputi pembuatan sentra hilirisasi dan pengelolaan pasca panen, pembuatan cetak sawah baru, serta optimalisasi kerjasama antar daerah.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumsel pada Jumat, 2 Agustus 2024, di Ballroom Wyndham Hotel.
BACA JUGA:Menuju WBBM, Kejaksaan Negeri Prabumulih Minta Dukungan Wartawan
Terkait hal itu, Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, menyatakan dukungan penuh pemerintah kota (pemkot) Prabumulih terhadap kebijakan pemprov Sumatera Selatan dalam pengentasan kemiskinan.
"Apa yang menjadi kebijakan pemprov (Sumsel) selalu menjadi pedoman kita dan menjadi prioritas utama kita dalam menyusun program kerja,
Khususnya masalah pengentasan kemiskinan," ungkap Elman pada Minggu, 4 Agustus 2024.
Elman menuturkan, sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antara pemprov Sumsel dan pemkot Prabumulih yang telah dilakukan selama ini telah membuahkan hasil nyata.
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Sukses Menjaga Stabilitas Pangan: Indeks Harga Terendah Kedua di Sumsel
BACA JUGA:Sempat Alot dan Memanas, Wedi Saputra Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua KONI Prabumulih
Elman menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Prabumulih turun dari 11,23 persen pada tahun 2023 menjadi 10,13 persen pada tahun 2024.
Selain itu, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan signifikan dari 1,57 persen menjadi 0,45 persen di Prabumulih.
Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman, juga menyebutkan bahwa pemkot Prabumulih selalu berkoordinasi dengan pemprov Sumsel untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan efektif di lapangan.