Program bantuan hukum gratis yang dikelola oleh Kemenkumham Sumsel mencakup dua jenis layanan utama:
Bantuan Hukum Litigasi: Ini termasuk pendampingan hukum dalam proses peradilan, baik di pengadilan pidana maupun perdata.
Bantuan ini sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam sengketa hukum dan membutuhkan dukungan dari seorang advokat untuk mewakili kepentingan mereka di pengadilan.
BACA JUGA: 73 Raperkada Berhasil di Harmonisasi Kemenkumham Sumsel Selama Dua Pekan Terakhir
Bantuan Hukum Non-Litigasi: Meliputi berbagai layanan di luar pengadilan seperti penyuluhan hukum, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum, mediasi, dan negosiasi.
Bantuan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum secara damai dan preventif, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka.
Untuk tahun 2024, Kemenkumham Sumsel telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,02 miliar untuk bantuan hukum litigasi dan Rp192 juta untuk bantuan hukum non-litigasi.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Koordinasikan Kinerja Kekayaan Intelektual ke DJKI
BACA JUGA: KPPN Palembang Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kanwil Kemenkumham Sumsel
Hingga bulan Juli 2024, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp922 juta, yang berarti sekitar 75,83% dari total anggaran yang direncanakan.
Realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkannya.
Sebanyak 336 orang telah menerima bantuan hukum gratis dari Kemenkumham Sumsel hingga pertengahan tahun ini.
BACA JUGA: Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Lakukan Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan JDIH di Daerah
BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Hadiri Arahan Singkat Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Dari jumlah tersebut, 302 orang mendapatkan bantuan dalam kasus litigasi, sedangkan 34 orang menerima bantuan untuk kasus non-litigasi.