Banyak yang melihat reshuffle ini sebagai langkah terakhir Jokowi untuk memperkuat posisi politiknya menjelang akhir masa jabatan.
Sejumlah pengamat politik menilai bahwa reshuffle ini menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki ambisi politik yang besar meski masa jabatannya hampir berakhir.
Beberapa spekulasi yang muncul di antaranya adalah bahwa Jokowi berusaha membentuk basis kekuatan politik yang dapat melindunginya dari potensi serangan politik setelah ia lengser.
Sementara itu, publik juga merespons dengan berbagai pendapat. Sebagian masyarakat menilai reshuffle ini sebagai langkah yang tidak etis dan hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi politik yang sah untuk memastikan stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan Jokowi.
Implikasi Terhadap Pemilu dan Pilkada 2024
Reshuffle ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
Dengan adanya perubahan di tubuh kabinet, Jokowi dapat mengatur ulang peta politik yang mungkin akan berpengaruh pada hasil pemilihan.
Partai-partai politik yang akan menggelar Kongres atau Munas sebelum Pilkada perlu berhati-hati, mengingat peran strategis Menkumham dalam pengesahan kepengurusan parpol.
Jika reshuffle ini memang bertujuan untuk menguasai sektor-sektor strategis, maka Jokowi dapat memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik nasional ke depan.
Di sisi lain, penggantian Menteri ESDM dapat mempengaruhi sektor energi dan sumber daya alam, yang merupakan salah satu sektor paling vital dalam perekonomian Indonesia.
Jika benar ada kepentingan politik di balik penggantian ini, maka sektor tambang dan energi bisa menjadi ajang perebutan kekuasaan yang lebih intens di masa mendatang.
Kritik dan Tanggapan Parpol Lain
Selain PDIP, partai-partai lain juga mulai angkat suara terkait reshuffle ini.
Beberapa partai oposisi mengkritik langkah Jokowi sebagai bentuk ketidakadilan dalam politik.
Mereka menilai bahwa reshuffle ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat dan hanya berfokus pada kepentingan elit politik tertentu.