Deddy juga menilai bahwa pergantian ini dimaksudkan untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan menggelar Kongres, Munas, atau Muktamar sebelum Pilkada.
Dengan demikian, partai-partai tersebut akan berada di bawah kendali Jokowi dan akan sulit menolak atau menentang keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024: PDIP Segera Umumkan 300 Calon Kepala Daerah di Seluruh Indonesia
Kepentingan Tambang dan Dominasi Ekonomi:
Selain mengganti Yasonna Laoly, reshuffle kali ini juga menyasar Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
Deddy melihat adanya kepentingan besar di balik pergantian ini, terutama terkait dengan penguasaan konsesi tambang dan sumber daya alam lainnya.
Menurut Deddy, penggantian Arifin Tasrif didorong oleh keinginan untuk mengontrol sektor tambang yang strategis, yang dapat menjadi sumber pendanaan politik di masa depan.
Jokowi diduga ingin menundukkan para pemilik tambang dan oligarki besar untuk memastikan sumber ekonomi tetap berada di bawah kendali dinasti politiknya.
"Arifin Tasrif dikenal sebagai sosok yang lurus dan tegas dalam menentang praktik penambangan liar serta penyelundupan nikel yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Penggantian ini jelas memiliki muatan politik yang kuat, untuk memastikan bahwa sektor tambang dikuasai oleh kelompok yang dekat dengan Presiden Jokowi," jelas Deddy.
PDIP: Ini adalah Game Politik Segitiga!
Dalam pernyataan penutupnya, Deddy Sitorus menegaskan bahwa reshuffle ini adalah bagian dari permainan politik segitiga yang kompleks.
Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menghadapi Prabowo Subianto sebagai salah satu rival politik terbesar Jokowi, tetapi juga untuk melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber-sumber pendanaan politik yang akan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan di masa depan.
"Kesimpulan saya, reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!" tutup Deddy dengan tegas.
Reaksi Publik dan Analisis Politik
Langkah Presiden Jokowi ini tidak hanya menuai reaksi keras dari PDIP, tetapi juga memicu berbagai spekulasi di kalangan analis politik dan publik.