Di antara RUU yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah RUU tentang Perkoperasian.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Gelar Turnamen Voli antar Pegawai
Supratman menekankan bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia dan oleh karena itu, pembahasan undang-undang ini harus segera dilanjutkan.
"UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi," pinta Supratman.
Ia berharap agar koordinasi yang baik dengan Parlemen dapat memastikan bahwa RUU tentang Perkoperasian dan berbagai RUU lainnya dapat diproses dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Yasonna H. Laoly, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama periode 2014-2024, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkumham.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ikuti Wisuda Purnabakti, Apresiasi Atas Pengabdian Insan Pengayoman
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Penyuluhan Hukum Serentak di 6 Titik Wilayah
Dalam pidatonya, Yasonna menekankan bahwa keberhasilan yang dicapai selama masa kepemimpinannya adalah hasil dari kekompakan dan kerja sama yang solid di antara seluruh anggota Kemenkumham.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak mungkin seorang menteri dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh jajaran yang ada.
"Keberhasilan yang dicapai selama saya memimpin Kementerian ini adalah hasil dari kekompakkan dan kebersamaan kita. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungan yang telah diberikan selama ini," ujar Yasonna.
Ia mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus memberikan dukungan kepada Menteri Hukum dan HAM yang baru, Supratman Andi Agtas, dan memastikan bahwa transisi kepemimpinan ini berjalan lancar.
BACA JUGA: Rajut Silahturahmi, Kanwil Kemenkumham Sumsel Lawatan ke Sesepuh Pengayoman
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel wujudkan dapur sehat lapas dan rutan
Sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru, Supratman Andi Agtas juga mendapatkan sambutan positif dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya.