BACA JUGA:Isu PDIP Diambil Alih: Megawati Batal Pensiun dan Siap Jadi Ketua Umum Lagi
Gelombang pertama pengumuman dilakukan pada 14 Agustus, dengan memperkenalkan 305 bakal calon kepala daerah.
Gelombang kedua menyusul pada 22 Agustus, di mana PDIP mengumumkan 169 calon tambahan.
Pengumuman ini tidak hanya penting bagi PDIP secara internal, tetapi juga menarik perhatian publik, terutama mengingat pemilihan calon-calon ini akan sangat mempengaruhi peta politik di Indonesia pada tahun mendatang.
Spekulasi Batalnya Deklarasi Anies-Rano: Apa yang Terjadi?
Tidak diumumkannya pasangan Anies-Rano menimbulkan spekulasi dan berbagai asumsi di kalangan masyarakat serta pengamat politik.
Banyak yang mempertanyakan alasan di balik keputusan PDIP yang dianggap mendadak ini.
Beberapa sumber internal PDIP menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan pimpinan partai mengenai dukungan terhadap Anies Baswedan, yang dikenal memiliki basis dukungan yang kuat, tetapi juga dianggap sebagai sosok kontroversial di kalangan tertentu dalam PDIP.
Rano Karno, yang merupakan tokoh senior PDIP dan dikenal luas sebagai aktor dan politisi, juga menjadi sorotan.
Rano sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten dan kemudian menjadi Gubernur Banten setelah Ratu Atut Chosiyah tersandung kasus hukum.
Dukungan terhadap Rano dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengaruh PDIP di Banten, namun mengusung Rano sebagai pasangan Anies di Jakarta dinilai sebagai langkah yang berisiko oleh beberapa kader.
Strategi PDIP: Mengedepankan Kader Murni
Megawati dalam beberapa kesempatan telah menekankan pentingnya mengedepankan kader-kader murni PDIP dalam kontestasi politik.
Hal ini terlihat dalam pengumuman calon kepala daerah di berbagai wilayah, di mana mayoritas calon yang diusung adalah kader internal partai yang telah lama berkiprah dan membuktikan loyalitasnya kepada PDIP.
Sikap tegas Megawati dalam memilih calon yang dianggap benar-benar mewakili nilai-nilai PDIP juga menjadi sinyal kuat bagi partai lain bahwa PDIP tidak akan sembarangan dalam menentukan dukungan politiknya.