Bahlil juga enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai status Airin sebagai kader Golkar.
"Yang jelas, Bu Airin adalah kader yang bagus dari Golkar. Ibu Airin adalah kader wanita yang luar biasa," tambahnya.
BACA JUGA:Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar: Tiga Alasan Bahlil Lahadalia Tepat Pimpin Partai Beringin
Golkar Hadapi Situasi Tak Mudah
Dalam situasi yang semakin kompleks, Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia turut memberikan pandangannya.
Ia meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk tidak memberikan sanksi kepada Airin meskipun diusung oleh PDIP.
Airin diusung oleh PDIP sebagai bakal calon gubernur Banten dan dipasangkan dengan Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Banten, sebagai bakal calon wakil gubernur.
Padahal, Golkar sendiri telah memberikan form B1.KWK kepada bakal pasangan calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk Pilkada Banten.
Doli mengakui bahwa Golkar menghadapi situasi yang tidak mudah.
Di satu sisi, partai ini harus mengutamakan kepentingan koalisi dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), sementara di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Airin, yang sebelumnya dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur, memilih maju melalui PDIP.
"Saya mengusulkan kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Airin, karena itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi, apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader partai Golkar," kata Doli.
PDIP Resmi Usung Airin-Ade: Tantangan Baru di Pilkada Banten
PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan pengusungan Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten, didampingi oleh Ade Sumardi sebagai calon wakil gubernur.