Akibat lumpuhnya jalur transportasi Sungai Lalan, distribusi hasil pertanian, perikanan, serta barang dagangan lainnya terganggu secara drastis.
Aliansi Pengguna Sungai Lalan menegaskan bahwa penundaan ini telah menghantam perekonomian masyarakat di sekitar Sungai Lalan.
"Keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada sungai Lalan seolah olah menjadi permainan semata," ujar salah satu anggota aliansi.
BACA JUGA:PLN Laporkan Kondisi Kelistrikan di Lalan Pasca Jembatan Ambruk Kembali Normal
BACA JUGA:Jembatan di Lalan Putus, Pemkab Muba Pertegas Kapal Angkut Batu bara Harus Bertanggungjawab
Situasi ini tidak hanya berdampak pada para pengguna sungai, tetapi juga pada iklim investasi di Sumatera Selatan.
Aliansi menyebut bahwa penundaan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan merupakan sabotase ekonomi yang berpotensi merusak kepercayaan investor terhadap Sumatera Selatan sebagai daerah yang kondusif untuk berinvestasi.
Tindakan Pemerintah Daerah yang Dipertanyakan
Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga mengkritik keras pemerintah daerah yang dianggap tidak serius dalam menangani masalah ini.
Mereka menilai bahwa pemerintah daerah seolah bermain-main dengan nasib rakyat.
BACA JUGA:Korban Jembatan P6 Lalan yang Ambruk, ditemukan 3 MD 1 Orang Selamat
BACA JUGA:Jembatan P6 Lalan Ambruk Dihantam Kapal Tongkang, Tim SAR Diterjunkan untuk Evakuasi
Padahal, masyarakat dan asosiasi kapal telah siap untuk membersihkan material reruntuhan dari alur sungai dengan mengerahkan puluhan tenaga kerja las dan kapal, tetapi justru mendapatkan larangan dari Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Musi Banyuasin.
"Ini kami duga adanya tindakan sabotase ekonomi rakyat. Jika pemerintah tidak segera bergerak, kami akan menduduki kantor ini sampai tuntutan kami dipenuhi," ancam Dedi Irawan.
Pernyataan Sikap Aliansi Pengguna Sungai Lalan
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi Pengguna Sungai Lalan menuntut beberapa hal, antara lain: