Selain posisinya yang strategis, Jember memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pemerintahan baru.
Keberadaan universitas, rumah sakit, dan jaringan transportasi yang baik menjadi faktor penunjang yang kuat untuk menjadikan Jember sebagai pusat pemerintahan Provinsi Blambangan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Usulan Pembentukan Otonomi Baru Kota Pamekasan Demi Provinsi Madura
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Empat Bupati Dukung Pembentukan Otonomi Baru Provinsi Madura
Alasan Wacana Pemekaran Provinsi: Wacana pemekaran wilayah untuk membentuk Provinsi Blambangan bukanlah tanpa alasan.
Indonesia, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terus berupaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan pemerataan pembangunan melalui pemekaran wilayah.
Setiap kabupaten dan kota yang tergabung dalam Provinsi Blambangan memiliki potensi yang besar, namun masih perlu dorongan lebih agar bisa berkembang optimal.
Pemekaran ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efisien dan dekat dengan rakyat.
Sejarah Pemekaran Wilayah di Indonesia: Proses pemekaran wilayah di Indonesia telah berlangsung sejak lama.
Sejak kemerdekaan, Indonesia hanya memiliki delapan provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi.
Seiring waktu, jumlah provinsi di Indonesia terus bertambah melalui proses pemekaran daerah untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan pemerataan pembangunan.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada Desember 2022, jumlah provinsi di Indonesia kini mencapai 38 provinsi.
Dampak Positif Pemekaran: Pemekaran wilayah untuk membentuk Provinsi Blambangan diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat. Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pemekaran ini antara lain:
Peningkatan Efisiensi Pemerintahan: Dengan wilayah yang lebih kecil, pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Keputusan dapat diambil lebih cepat dan lebih tepat sasaran karena jarak antara pusat pemerintahan dan daerah-daerah lebih dekat.
Pemerataan Pembangunan: Pemekaran memungkinkan pembangunan yang lebih merata karena perhatian yang lebih fokus pada daerah-daerah baru. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah-daerah tersebut diharapkan dapat berkembang lebih cepat.
Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan adanya pemekaran, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau diharapkan dapat merasakan layanan yang lebih baik dari pemerintah.