BACA JUGA:KPU Prabumulih Terima Pendaftaran Arlan-Frangky di Pilkada Prabumulih
Sejarah mencatat bahwa pilkada dengan calon tunggal biasanya terjadi di daerah-daerah yang relatif homogen, di mana kekuatan politik cenderung terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu.
Namun, dengan munculnya fenomena ini di tingkat provinsi seperti Papua Barat, ini menjadi tanda bahwa politik lokal Indonesia sedang mengalami perubahan besar.
Respon KPU dan Parpol
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencatat adanya peningkatan jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 dibandingkan pilkada sebelumnya.
Terdapat 43 daerah dengan calon tunggal yang terdaftar pada 27-29 Agustus 2024.
Meskipun jumlah ini meningkat secara absolut dibandingkan pilkada 2020 yang hanya mencatat 25 calon tunggal, persentasenya justru menurun jika dilihat dari total jumlah daerah yang mengadakan pilkada.
KPU juga memberikan waktu perpanjangan pendaftaran bagi wilayah-wilayah dengan calon tunggal hingga 4 September 2024.
Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi partai politik yang belum menentukan sikap untuk mengajukan calon lain, sehingga bisa mengurangi jumlah daerah dengan calon tunggal.
Namun, tampaknya langkah ini tidak terlalu efektif di Papua Barat, di mana dukungan untuk Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani begitu kuat sehingga hampir tidak ada lawan yang berani maju.
Pemaknaan Calon Tunggal dalam Demokrasi
Calon tunggal dalam pemilihan umum sering kali dianggap sebagai ancaman bagi proses demokrasi yang sehat.
Dalam demokrasi, pemilih seharusnya diberikan pilihan yang cukup untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka.
Namun, munculnya calon tunggal bisa memicu munculnya anggapan bahwa demokrasi di wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik.
Meski begitu, perlu diakui bahwa calon tunggal tidak selalu berarti buruk. Dalam beberapa kasus, calon tunggal bisa muncul karena memang sosok tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik dan telah mendapatkan dukungan mayoritas.