Pansus Hak Angket DPR-RI yang dibentuk untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024 menimbulkan kecurigaan bahwa Cak Imin dan kubunya memiliki motif tersembunyi untuk menjatuhkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, melalui isu kuota haji.
Pengalihan kuota haji reguler ke peserta haji khusus menjadi alasan utama pembentukan pansus ini.
Namun, PBNU menilai langkah ini sebagai upaya balas dendam politik Cak Imin terhadap keluarga besar NU, khususnya terhadap Gus Yahya yang sebelumnya pernah terlibat dalam konflik internal dengan Cak Imin.
BACA JUGA:H Toha dan Rohman dapat Dukungan Partai PKB Maju Pilkada Muba
BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024: Pasangan HAPAL Dapat Dukungan PKB dan MataHati Resmi Didukung Partai Golkar
PBNU kemudian menuduh Cak Imin menggunakan posisinya di PKB untuk melancarkan serangan terhadap keluarga besar NU dan mendesak agar PKB dikembalikan ke dalam kendali mereka.
Konflik ini pun meluas dari ranah politik ke ranah personal dan organisasi, dengan kedua belah pihak semakin keras dalam bersikap.
Rencana Muktamar Tandingan dan Kudeta PKB
PBNU melalui mantan Sekjen PKB, Lukman Eddy, mulai menggulirkan wacana muktamar tandingan sebagai upaya untuk melengserkan Cak Imin dari kepemimpinan PKB.
Mereka mengklaim bahwa langkah ini adalah upaya untuk menyelamatkan PKB dari kehancuran akibat kebijakan dan manuver politik Cak Imin yang dinilai telah menyimpang dari tujuan awal pendirian partai.
Rencana muktamar tandingan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan di PBNU, termasuk dari badan otonom seperti GP Ansor dan Pagar Nusa, yang bersiap untuk mengamankan proses pengambilalihan ini.
Pada Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024, rencana kudeta ini hampir terjadi.
PBNU bahkan mengirimkan ribuan anggota Banser dan Pagar Nusa ke Bali untuk mengawal proses tersebut.
Namun, kekhawatiran akan potensi bentrokan fisik antara PKB dan Banser membuat PBNU akhirnya menarik pasukannya.