Dalam rapat tersebut, tampak hadir pula Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati; Kepala Bagian Umum, Bulan Mahardika Subekti; serta jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Bentuk Desa Sadar Hukum di Jakabaring
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Sampaikan Pentingnya Kekayaan Intelektual pada Masyarakat Lubuklinggau
Mereka semua berkolaborasi untuk memastikan bahwa proses peresmian dan kunjungan Dirjen Imigrasi berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
Rangkaian acara peresmian UKK Lubuk Linggau ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah formalitas, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi di wilayah Sumsel.
Dengan adanya fasilitas yang lebih baik dan modern, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi imigrasi.
Kehadiran UKK Imigrasi Lubuk Linggau juga diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban kerja dari kantor imigrasi yang ada saat ini.
BACA JUGA:Wujud Digitalisasi, Kemenkumham Sumsel Musnahkan 83 Ribu Arsip
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Ikuti Webinar Series Pengembangan Karier PNS untuk Penguatan Kompetensi ASN
Hal ini tentu akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pegawai imigrasi, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan imigrasi.
Dengan ditunjuknya Lubuk Linggau sebagai lokasi UKK, pihak Kemenkumham Sumsel menunjukkan kepedulian dan komitmennya untuk merata dalam menyediakan pelayanan publik.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Secara keseluruhan, peresmian UKK Imigrasi Lubuk Linggau merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi layanan imigrasi di Indonesia.
BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi, Kemenkumham Sumsel ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional
BACA JUGA:Lantik Pejabat Manajerial, Kakanwil Kemenkumham Sumsel : ASN Harus SIAP
Dengan adanya UKK ini, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam kualitas layanan, serta pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.