BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru Terus Mencuat
Luas wilayah calon Provinsi ABAS mencapai 17.480 kilometer persegi, atau sekitar 30,5% dari luas wilayah Provinsi Aceh, dengan populasi sekitar 946 ribu jiwa.
Wilayah ini terkenal dengan potensi perikanan dan kelautan, mengingat sebagian besar wilayahnya berada di pesisir barat Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.
Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari, terutama di Pulau Simeulue dan Aceh Jaya yang dikenal dengan keindahan alamnya.
Namun, kendala yang dihadapi wilayah calon Provinsi ABAS adalah keterbatasan akses infrastruktur, seperti jalan dan transportasi.
Keterpencilan beberapa wilayah, terutama pulau-pulau di sekitar Simeulue, menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, pemekaran wilayah ini diharapkan mampu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Wacana Pembentukan Provinsi Samudra Pase
Selain usulan pemekaran ALA dan ABAS, muncul pula wacana pembentukan Provinsi Samudra Pase.
Ide ini muncul dari aspirasi masyarakat di wilayah timur Aceh yang merasa bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan.
Wilayah yang diusulkan untuk bergabung dalam provinsi baru ini meliputi dua kota, yaitu Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe, serta empat kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Provinsi Samudra Pase diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Aceh, dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan industri.
Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor kelapa sawit, karet, serta padi, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Selain itu, wilayah ini juga dikenal dengan potensi sumber daya alam, terutama gas alam yang dieksploitasi di Lhokseumawe.
Namun, seperti halnya ALA dan ABAS, pembentukan Provinsi Samudra Pase juga menghadapi tantangan dari kebijakan moratorium daerah otonomi baru yang masih berlaku.