Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, menyuarakan penolakan keras terhadap pelaksanaan Munaslub.
Menurutnya, Munaslub tersebut tidak sah dan merusak marwah Kadin sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha di Indonesia.
“Kami menolak Munaslub yang tidak sesuai dengan AD/ART. Langkah ini hanya akan merusak citra Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang seharusnya independen dan profesional,” ujar Anton.
Penolakan juga datang dari Ketua Umum Kadin Papua Ronald Antonio, Ketua Umum Kadin Maluku Utara Umar Lessy, Ketua Umum Kadin Bengkulu Ahmad Irfansyah, dan Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.
Mereka menilai bahwa Munaslub ini dilakukan secara sepihak dan tidak mencerminkan aspirasi mayoritas pengurus Kadin di seluruh Indonesia.
Pernyataan Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, turut mengecam pelaksanaan Munaslub tersebut.
Ia menegaskan bahwa desakan untuk mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid berpotensi menimbulkan perpecahan di internal Kadin.
“Kami melihat desakan ini menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi. Kadin seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, bukan menjadi ajang pertikaian,” kata Eka.
Eka juga mengingatkan bahwa Arsjad Rasjid masih memiliki legitimasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hingga masa baktinya berakhir pada 2026.
Sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, masa jabatan Arsjad adalah lima tahun, dan tidak ada mekanisme Munaslub kecuali dalam kasus pelanggaran serius yang telah melalui prosedur peringatan tertulis.
Tantangan Kadin ke Depan
Dengan terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru, tantangan bagi Kadin Indonesia semakin besar.
Organisasi ini harus menghadapi dinamika internal yang cukup rumit akibat perbedaan pandangan di antara para pengurus.
Sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, Kadin juga harus mampu menjaga independensinya di tengah tekanan politik dan ekonomi yang terus berkembang.
Ke depan, Kadin Indonesia perlu memperkuat sinergi antara pengurus pusat dan daerah agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.