Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi MPW dan MKNW dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka ke depan.
Ilham Djaya menekankan pentingnya penerapan standar yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan notaris. “Kami harus memberikan contoh yang baik kepada notaris-notaris di wilayah ini,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan transparan di Indonesia.
BACA JUGA: Pastikan Kondusifitas, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Tinjau Rutan Baturaja
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Verifikasi Bantuan Hukum di Musi Banyuasin
Notaris sebagai lembaga yang berperan dalam pembuatan akta otentik, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran notaris yang profesional dan berintegritas diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
Ilham Djaya dan anggota MPW lainnya berkomitmen untuk bekerja keras dalam mengawasi dan membina notaris agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Dengan pelantikan ini, Kemenkumham Sumsel berharap dapat menghadirkan perubahan positif dalam pelayanan publik, khususnya dalam bidang hukum.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi untuk Tingkatkan Kesadaran Legalitas Produk UMKM
Sinergi antara notaris dan pemerintah menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung demi kemajuan bangsa dan negara.
Secara keseluruhan, pelantikan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi dan peran notaris di Sumatera Selatan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan hukum di Indonesia.