Dengan sinergi antara notaris dan pemerintah, diharapkan tujuan bersama untuk meningkatkan pelayanan publik dapat tercapai.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Apresiasi Dapur Lapas Muara Dua
BACA JUGA:Delapan Atlet Kemenkumham Sumsel Siap Berlaga pada Kejurnas Kempo 2024
Pelantikan ini juga sejalan dengan pesan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, yang mengingatkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menjaga profesionalisme dan integritas notaris.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana kita dapat bersama-sama membangun bangsa yang besar dan berdaya saing di kancah global,” kata Cahyo, menegaskan pentingnya kerjasama antara eksekutif, yudikatif, legislatif, dan sektor swasta.
Salah satu fokus utama dalam pelantikan ini adalah untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang melibatkan notaris.
Cahyo menegaskan bahwa terdapat oknum-oknum notaris yang terjerat masalah hukum, yang berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
BACA JUGA: Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel Edukasi Terkait Kadarkum di Kelurahan Plaju Ulu
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ajak Jajaran Kenali Potensi, Maksimalkan Performa Diri
“Oleh karena itu, peran MPW dan Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKNW) sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas profesi ini,” katanya.
Acara pelantikan tersebut juga diiringi dengan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan notaris.
Rapat ini dihadiri oleh Ahmad Wasil, S.H., Sp.N.z dari MKNW Sumsel, dan Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Dalam rapat tersebut, peserta dibagi menjadi enam pokja dengan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga serta internal Kemenkumham.
BACA JUGA: Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel Edukasi Terkait Kadarkum di Kelurahan Plaju Ulu
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ajak Jajaran Kenali Potensi, Maksimalkan Performa Diri
Setiap pokja melakukan pemaparan dan diskusi untuk menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan sebagai hasil sidang komisi.