BACA JUGA:Wow! BPK Temukan Sejumlah Permasalahan Terkait Pembangunan IKN Nusantara
Rincian Komposisi Pendanaan IKN Nusantara
Jika dihitung secara persentase, dari total anggaran Rp167,4 triliun yang sudah terkumpul untuk pembangunan IKN hingga September 2024, 49,28 persen berasal dari APBN.
Sementara itu, 34,05 persen berasal dari investasi langsung, dan 16,66 persen sisanya berasal dari skema KPBU.
Ini menunjukkan bahwa peran APBN masih dominan, meski kontribusi dari investasi langsung dan KPBU juga semakin meningkat.
Komitmen untuk meminimalkan penggunaan APBN sebenarnya telah diupayakan pemerintah dengan berbagai langkah, salah satunya adalah menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di IKN.
Namun, tantangan dalam menarik investasi yang lebih besar masih ada, terutama terkait dengan kepastian regulasi dan stabilitas politik serta ekonomi di Indonesia.
Alokasi Anggaran APBN 2025 untuk IKN Nusantara
Meski pemerintah telah berupaya untuk membatasi penggunaan APBN dalam proyek ini, kenyataannya alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan IKN pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat signifikan.
Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk IKN diperkirakan mencapai Rp13,21 triliun.
Angka ini bertambah sebesar Rp9,11 triliun dibandingkan alokasi tahun 2024 yang hanya sebesar Rp4,13 triliun.
Penambahan alokasi anggaran ini diperoleh setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 sebesar Rp40,59 triliun.
Dengan penambahan ini, total anggaran Kementerian PUPR pada 2025 akan mencapai Rp116,22 triliun, naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp75,63 triliun.
Sebagian besar dari anggaran tambahan ini akan dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di IKN.
Investasi dan Potensi Ekonomi Jangka Panjang
Proyek pembangunan IKN Nusantara bukan hanya soal membangun ibu kota baru, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.