"Kami menerima setiap kritik dan masukan dari masyarakat, karena ini penting untuk perbaikan organisasi. Polri adalah milik rakyat, dan kami harus bekerja untuk melayani masyarakat sebaik mungkin," ujarnya.
Netralitas Polri sebagai Pilar Demokrasi
Netralitas Polri dalam Pilkada menjadi isu yang sangat penting, terutama karena institusi ini memiliki peran besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu.
Kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada bagaimana institusi ini dapat menjaga jarak dari politik praktis dan mematuhi prinsip-prinsip netralitas yang diatur dalam undang-undang.
Menurut Irjen Abdul Karim, upaya menjaga netralitas ini bukan hanya kewajiban bagi setiap anggota Polri, tetapi juga bagian dari komitmen institusi untuk mendukung demokrasi yang sehat dan transparan.
"Polri harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas, karena ini adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang adil dan dapat dipercaya," kata Karim.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Polri sudah memiliki aturan dan mekanisme yang jelas dalam memastikan netralitas anggotanya.
"Tidak ada ruang untuk anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis. Jika ada yang melanggar, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas," tegasnya.
Menjaga Kepercayaan Publik melalui Transparansi dan Keterbukaan
Keberhasilan Polri dalam menjaga netralitas selama Pilkada akan sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap institusi ini.
Untuk itu, Divpropam Polri akan terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum internal, sambil tetap membuka diri terhadap masukan dari masyarakat.
"Kami mengerti bahwa kepercayaan publik adalah hal yang paling berharga bagi Polri. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk bekerja secara transparan, menerima kritik, dan terus memperbaiki diri," kata Irjen Karim.
Ia juga mengingatkan bahwa Polri akan terus mengawasi seluruh anggotanya selama proses Pilkada, baik di pusat maupun di daerah, untuk memastikan bahwa netralitas tetap terjaga.
"Kami tidak akan mentolerir anggota yang mencoba bermain di wilayah abu-abu. Semua harus tunduk pada aturan, dan tindakan tegas akan diambil jika ada pelanggaran," ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, Polri berharap dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan adil.
Komitmen Polri dalam Menjaga Netralitas pada Pilkada 2024
Divisi Propam Polri, di bawah kepemimpinan Irjen Abdul Karim, telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga netralitas institusi dalam menghadapi Pilkada 2024.
Dengan serangkaian langkah strategis yang disampaikan dalam Rakornas, Divpropam memastikan bahwa seluruh anggota Polri di seluruh tingkatan akan terus diingatkan dan diawasi agar tetap netral selama proses Pilkada.
Melalui penguatan mekanisme pengawasan, penegakan disiplin, dan penerimaan kritik dari masyarakat, Polri berupaya untuk memperkuat kepercayaan publik.