Salah satu upaya utama adalah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didirikan pada tahun 2002.
KPK telah menangani berbagai kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota parlemen, dan tokoh-tokoh bisnis.
Selain itu, pemerintah juga mencoba memperkuat kerangka hukum yang mengatur pemberantasan korupsi, seperti penerapan Undang-Undang Tipikor dan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Namun, tantangan politik dan pengaruh dari kelompok-kelompok kuat sering kali menghalangi upaya ini.
Untuk ke depannya, penting bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah.
Tanpa upaya yang serius dan berkelanjutan, masalah korupsi ini akan terus menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, korupsi tetap menjadi tantangan besar bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Dengan skor IPK 34 dan peringkat ke-115, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi.
Meskipun pemerintah telah berusaha, tantangan birokrasi dan politik sering kali menghambat kemajuan yang signifikan.
Namun, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan generasi mendatang.
Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk membangun budaya transparansi dan integritas, yang pada akhirnya akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap institusi pemerintah.