Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk tunjangan ini tidak sebanding dengan pengelolaan RJA yang selama ini dianggap lebih terkontrol.
Perbandingan Biaya Pengelolaan RJA dan Tunjangan Perumahan
ICW melakukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan RJA pada periode 2019-2024 dengan proyeksi anggaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa biaya pengelolaan RJA selama lima tahun terakhir hanya mencapai Rp374,53 miliar untuk 27 paket pengadaan.
Dua di antaranya dilaksanakan pada tahun 2024, yakni untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing, dengan nilai kontrak sebesar Rp35,8 miliar.
Dalam perhitungan ICW, jika DPR tetap menggunakan RJA, biaya pemeliharaan dan pengelolaan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan perumahan yang diberikan kepada 580 anggota DPR selama lima tahun mendatang.
BACA JUGA:Tingkatkan Pemahaman Tentang Tupoksi, 30 Anggota DPRD Prabumulih Jalani Orientasi dan Bimtek
BACA JUGA:Banteng Parlemen Jalanan: Andreas Okdi Priantoro, Sang Pejuang Wong Cilik di Kursi DPRD Palembang
Dengan estimasi tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta hingga Rp70 juta per bulan, tunjangan yang harus dibayarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun hingga Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.
Jika dibandingkan dengan biaya pengelolaan RJA, maka terdapat selisih anggaran yang sangat besar.
Perbedaan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun.
Artinya, penggunaan tunjangan perumahan ini dianggap jauh lebih boros ketimbang mempertahankan RJA sebagai fasilitas bagi anggota dewan.
BACA JUGA:30 Anggota DPRD Prabumulih Resmi Dilantik, Pj Walikota Ajak Bersinergi Wujudkan Prabumulih Sejahtera
BACA JUGA:30 Anggota DPRD Prabumulih Resmi Dilantik, Ini Nama-namanya
Potensi Penyalahgunaan Tunjangan Perumahan
ICW juga menyoroti potensi penyalahgunaan tunjangan perumahan yang diberikan secara langsung ke rekening pribadi anggota DPR.