Data ini diperoleh setelah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BPS.
Kriteria penerima bantuan sosial tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tetapi juga pada kondisi sosial-ekonomi secara keseluruhan.
Pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar bantuan ini dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6. Bantuan Permakanan: Asupan Gizi untuk Keluarga Miskin
Selain Kartu Sembako dan beras, bantuan permakanan juga menjadi salah satu bansos yang sangat diharapkan oleh KPM.
Bantuan permakanan adalah program yang memberikan asupan gizi tambahan kepada KPM dalam bentuk makanan pokok.
Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi, terutama pada anak-anak dan lansia yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat malnutrisi.
Bantuan permakanan ini tidak hanya diberikan dalam bentuk makanan pokok, tetapi juga makanan siap santap bagi kelompok yang tidak bisa memasak atau sulit mendapatkan bahan makanan di daerah mereka.
7. Bansos Berkelanjutan: Program Bantuan Jangka Panjang
Bansos bukanlah program yang bersifat sementara. Pemerintah berupaya untuk menjadikan bansos sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Dengan adanya berbagai bentuk bansos—baik dalam bentuk uang tunai, barang, maupun layanan—pemerintah berupaya membangun fondasi yang lebih kuat bagi masyarakat kurang mampu agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
Bansos juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di tengah berbagai krisis yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global.
8. Pengawasan dan Akuntabilitas Penyaluran Bansos
Untuk memastikan bansos sampai kepada yang berhak, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.
Verifikasi dan validasi data penerima dilakukan secara berkala untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau ketidakakuratan data.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi penyaluran bansos melalui berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan oleh pemerintah.