Selain itu, kode etik juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara anggota dewan dengan masyarakat.
BACA JUGA:Borong Penghargaan dari LKPP, Kemenkumham Terus Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
BACA JUGA:Divisi Imigrasi Kemenkumham Sumsel Pelajari Kerjasama dengan Kampus di Jogja
Dengan adanya kode etik yang jelas, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa DPRD dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik.
Kunjungan kerja Panitia Kerja II DPRD Kabupaten Lahat di Kanwil Kemenkumham Sumsel menjadi langkah positif dalam penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
Kolaborasi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ke depannya, diharapkan akan ada lebih banyak inisiatif serupa yang dapat memperkuat kerjasama antara DPRD dan Kemenkumham, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
Kunjungan ini merupakan contoh nyata dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas lembaga legislatif di daerah.